Batam,pelindungnegeri.com, 10/4/2026 – Aroma pembiaran hingga potensi kongkalikong tercium kuat dalam polemik perizinan PT Logam Internasional Jaya (LIJ), perusahaan pengolahan limbah B3 yang tetap beroperasi meski Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya belum lengkap. Fakta mencengangkan ini terungkap setelah tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam inspeksi ke lokasi pada 11 Maret 2026, tapi hasilnya disembunyikan dari publik lebih dari sebulan.
Penelusuran media mengungkap oknum DLH berinisial “IP” yang hadir saat inspeksi mengakui izin IPAL LIJ belum lengkap. Hal ini dikonfirmasi salah satu anggota DPRD Kota Batam, yang menyebut kondisi pelanggaran administratif itu “masih dalam proses pengurusan berdasarkan keterangan IP.”
Lebih tragis, Arlon Veristo dari Komisi III DPRD Batam terkejut melihat lima pekerja LIJ beraktivitas di kolam limbah B3 tanpa Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Satu pekerja hanya pakai celana dalam, empat lainnya sekadar celana pendek tanpa baju. “Jika ada dugaan pelanggaran lingkungan atau perizinan, harus dibuka transparan ke publik,” tegas Arlon saat dikonfirmasi media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelanggaran ini fatal, melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pekerja limbah B3 wajib APD standar. Sanksi jelas: administratif (teguran hingga cabut izin) atau pidana berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)—penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp3 miliar.
Regulasi Tak Bisa Ditawar
UU PPLH No. 32/2009: Usaha wajib izin lingkungan sebelum operasi.
PP No. 22/2021: IPAL harus standar, pelanggaran picu sanksi hingga hentikan usaha.
DLH Batam tak tunjukkan tindakan tegas. Dugaan tutup mata ini picu pertanyaan: siapa lindungi LIJ? Oknum DPRD pun disorot—jika tahu tapi diam, fungsi pengawasan mereka cacat. Informasi pekerja ungkap area ditutup rapat saat pemeriksaan, indikasi hindari sidak.
Publik desak DPRD, DLH, dan BP Batam lakukan inspeksi mendadak terbuka. “Ini bukan urusan administrasi, tapi keberanian negara tegakkan hukum,” kata sumber anonim.
Hingga berita ini diturunkan, DLH Batam, DPRD, dan LIJ belum beri pernyataan resmi. Apakah hukum ditegakkan, atau tunduk kepentingan gelap?
Sumber : jaringanbintanginfo.com
