Mandailing Natal l Pelindungnegeri.com- Wacana mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat kembali menguat di tengah masyarakat di Mandailing Natal. Berbagai tokoh Mandailing dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional kini secara terbuka mendesak DPRD agar segera mengambil langkah nyata dalam mewujudkan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat adat tersebut.
Bagi masyarakat Mandailing, tanah ulayat bukan sekadar persoalan lahan atau aset ekonomi. Tanah ulayat merupakan bagian dari identitas adat, sumber kehidupan, serta warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Karena itu, keberadaan regulasi daerah yang mengakui dan melindungi tanah ulayat dianggap sangat penting demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Namun hingga saat ini, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ketiadaan Perda yang secara khusus mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah ulayat di Mandailing Natal menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan publik kini tertuju kepada lembaga legislatif daerah, khususnya Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sejumlah tokoh Mandailing menilai bahwa pembahasan Perda Tanah Ulayat seharusnya menjadi prioritas, mengingat persoalan tanah kerap menjadi sumber konflik di berbagai daerah ketika tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
“Mandailing Natal dikenal sebagai daerah yang kuat dengan adat istiadatnya. Sangat ironis jika hingga hari ini belum ada regulasi daerah yang secara tegas melindungi tanah ulayat masyarakat adat,” ujar salah seorang tokoh Mandailing dalam pernyataannya.
Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebenarnya telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu menerjemahkan amanat tersebut dalam bentuk kebijakan konkret di tingkat daerah.
Kini masyarakat Mandailing menunggu keberanian DPRD untuk mengambil langkah nyata. Apakah Perda Tanah Ulayat benar-benar akan diperjuangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, atau justru kembali menjadi sekadar janji politik yang terus diulang tanpa realisasi.
Bagi masyarakat Mandailing di Mandailing Natal, tanah ulayat bukan hanya simbol adat, melainkan juga bagian dari masa depan generasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara melalui regulasi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat adat.
(Jasuti)
