BITUNG — Pelindungnegeri.com – 5 Mei 2026 – Tekanan publik terhadap dugaan skandal proyek pengadaan rumpon senilai Rp 1,8 miliar di Kota Bitung kian memuncak. Aktivis muda Sulawesi Utara, Nando Lengkong, melontarkan pernyataan keras yang langsung menantang aparat penegak hukum untuk tidak bermain aman.
Dengan nada tegas, Nando mendesak Polres Bitung segera mengusut tuntas proyek yang diduga sarat kejanggalan tersebut, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- > “Jangan ada sandiwara hukum! Ini uang rakyat, bukan untuk dipermainkan. Kalau ada penyimpangan, bongkar habis sampai ke akar-akarnya,” tegas Nando.
Proyek yang bersumber dari APBD itu sebelumnya telah menuai polemik dalam pembahasan Pansus LKPJ Wali Kota Bitung Tahun 2025. Anggaran fantastis untuk 18 unit rumpon di empat kecamatan kini dipertanyakan publik, menyusul dugaan kuat bahwa realisasi di lapangan tidak sesuai spesifikasi (bestek), bahkan terindikasi tidak jelas keberadaan fisiknya.
Menurut Nando, kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sudah mengarah pada dugaan serius yang harus direspons cepat oleh aparat penegak hukum.
- > “Kalau benar barangnya tidak jelas, ini bukan lagi kelalaian—ini dugaan kuat penyimpangan. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” ujarnya lantang.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang lebih luas.
- > “Publik berhak tahu ke mana mengalirnya Rp 1,8 miliar itu. Jangan sampai proyek miliaran rupiah hanya jadi simbol tanpa manfaat nyata bagi masyarakat nelayan,” tambahnya.
Lebih jauh, Nando menegaskan bahwa masyarakat sipil akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang nyata.
“Kami tidak akan diam. Ini soal integritas pengelolaan anggaran daerah. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah saja,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan berpotensi berkembang menjadi isu besar, seiring meningkatnya desakan agar aparat bertindak tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam mengusut dugaan skandal anggaran tersebut. (L I. 79)
