Jakarta l Pelindungnegeri.com—
Melihat luasnya wilayah Kabupaten Mandailing Natal setelah dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan lebih dari 20 tahun lalu, hingga kini masih terlihat berbagai kepincangan, terutama dari sisi pembangunan sarana dan prasarana publik. Konsentrasi pembangunan dinilai lebih dominan di Panyabungan sebagai ibu kota kabupaten, sementara daerah-daerah lain, khususnya kawasan Pantai Barat, masih dalam kondisi yang memprihatinkan.
Pantai Barat Madina, baik dari sisi demografi, kultur, maupun kekayaan alamnya, memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Karakter masyarakat pesisir, adat istiadat, serta pola kehidupan sosial yang berkembang di Pantai Barat memiliki perbedaan yang sangat nyata dan tidak dimiliki oleh wilayah Mandailing Godang maupun Mandailing Julu.
Kekhasan tersebut menjadi alasan kuat bahwa Pantai Barat memiliki landasan historis, sosial, dan kultural untuk berdiri sebagai daerah otonom tersendiri.
Pemahaman ini semakin kuat ketika penulis menjadi salah satu anggota tim Peneliti Hukum Adat yang diterjunkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ke Natal pada tahun 1995. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Muda Bidang Perdata Adat Mahkamah Agung RI saat itu, almarhum Bapak Palti Raja Siregar, SH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama tiga hari tiga malam, tim bermukim di Natal untuk melakukan wawancara mendalam dengan para tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Dari hasil pengamatan langsung tersebut, terlihat jelas bahwa Pantai Barat memiliki identitas sosial dan adat yang khas sebagai wilayah pesisir yang berbeda dari kawasan Mandailing lainnya.
Walaupun penulis berasal dari Panyabungan asli dan merupakan keturunan Mandailing Julu (Huta Pungkut), namun secara objektif penulis berani menyimpulkan bahwa Pantai Barat sejak dahulu cenderung dianaktirikan dibandingkan daerah lain, khususnya jika dibandingkan dengan Panyabungan.
Jika kita berkaca pada strategi pembangunan daerah-daerah otonom di Pulau Jawa, salah satu cara untuk mempercepat pemerataan pembangunan adalah dengan memperbanyak daerah otonom. Sebagai contoh, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, hingga Pekalongan merupakan wilayah yang berdekatan dan bahkan hanya dipisahkan oleh jembatan, namun masing-masing berdiri sebagai daerah otonom tersendiri.
Konsekuensinya, mereka mendapatkan alokasi pembangunan yang lebih besar dan lebih merata, padahal luas wilayah gabungan beberapa daerah tersebut masih belum menyamai luas Kabupaten Mandailing Natal saat ini.
Memang dari sisi jumlah penduduk, pemekaran daerah di Pulau Jawa lebih mudah dilakukan. Namun, kita juga dapat melihat contoh di Papua, di mana jumlah penduduk relatif minim, tetapi proses pemekaran daerah berlangsung sangat intensif demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
Kesimpulannya, jika Pantai Barat Madina ingin lebih cepat maju, mendapatkan perhatian pembangunan yang adil, serta memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi daerahnya sendiri, maka perjuangan menuju daerah otonom baru harus segera diwujudkan.
Pemekaran bukan sekadar soal pemisahan wilayah, tetapi tentang keadilan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Pantai Barat Mandailing Natal.
Penulis: M. Amin Nasution
Advokat di Jakarta
(Jasuti)
