Mandailing Natal l Pelindungnegeri.com-
Tokoh masyarakat Mandailing Natal, H. Syahrir Nasution, mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) segera merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan eksistensi Tanah Ulayat serta keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syahrir sebagai bentuk keprihatinan terhadap lambannya langkah pemerintah daerah dalam mengimplementasikan regulasi yang dianggap penting bagi kepastian hukum masyarakat adat di Madina.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai kajian akademis dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 terkait keberadaan Tanah Ulayat dan masyarakat hukum adat di wilayah Mandailing Natal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jangan “Lepas Rodi” dalam Mengurus Hak Rakyat.
Syahrir menilai pemerintah daerah tidak boleh bekerja secara setengah hati atau hanya sebatas formalitas dalam menyelesaikan persoalan hak masyarakat adat.
Ia bahkan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bersikap seperti praktik kerja “lepas rodi” pada masa penjajahan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang identik dengan kerja asal jadi tanpa tanggung jawab terhadap nasib rakyat.
“Bupati Madina jangan hanya sebatas ‘lepas rodi’, kerja asal jadi seperti zaman VOC dulu. Persoalan Tanah Ulayat dan masyarakat hukum adat ini menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dilindungi,” ujar Syahrir dalam keterangannya kepada media.
Janji Kampanye Harus Dibuktikan
Syahrir juga mengingatkan janji kampanye Bupati Mandailing Natal yang pernah menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Madina.
Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan dengan langkah nyata, salah satunya dengan mempercepat lahirnya Perda tentang pengakuan Tanah Ulayat dan masyarakat hukum adat.
“Buktikan ucapan kampanye Pilkada yang mengatakan untuk kesejahteraan rakyat Madina. Sepanjang berada dalam koridor hukum, maka harus dilaksanakan,” tegasnya.
Sudah Ada Dasar Hukum Nasional
Syahrir menjelaskan bahwa secara hukum nasional, pengakuan terhadap tanah ulayat dan masyarakat hukum adat sudah memiliki dasar yang kuat melalui Undang‑Undang Pokok Agraria 1960 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Selain itu, hasil investigasi, inventarisasi, dan identifikasi yang dilakukan oleh tim ahli dari USU dan UNHAS pada 2022 juga disebut telah memberikan gambaran akademis tentang keberadaan dan eksistensi Tanah Ulayat di berbagai daerah, termasuk di Mandailing Natal.
Penting untuk Kepastian Hukum
Syahrir menilai keberadaan Perda tersebut sangat penting agar masyarakat hukum adat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga serta mempertahankan kepemilikan tanah adat.
Ia juga menegaskan bahwa tanpa regulasi daerah yang jelas, potensi konflik agraria dapat terus terjadi dan membuka peluang kesewenang-wenangan terhadap tanah ulayat.
“Ini penting agar masyarakat hukum adat mengetahui hak dan kewajiban mereka, sekaligus mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat mengabaikan hukum adat serta menerabas tanah ulayat yang masih berlaku,” ujarnya.
Desakan untuk Segera Bertindak
Di akhir pernyataannya, Syahrir meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal segera mengambil langkah konkret dengan menyusun dan mengesahkan Perda yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta tanah ulayat.
Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda proses tersebut, mengingat persoalan tanah ulayat menyangkut identitas, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat adat di Mandailing Natal.
“Rakyat hanya menunggu bukti nyata. Jangan sampai keberadaan masyarakat hukum adat hanya diakui dalam wacana, tetapi diabaikan dalam kebijakan,” pungkasnya.
(Jasuti)
